200 Judul Skripsi Hukum Pidana Paling Mudah Dikerjakan

Contoh 200 Judul Skripsi Hukum Pidana Paling Mudah Dikerjakan patut teman teman pertimbangkan sebagai bahan referensi pemilihan judul skripsi karena mudah dikerjakan dan dapat mempermudah teman teman dalam menyusun skripsi .

Pilihan judul yang paling bijaksana yaitu memilih judul paling mudah dikerjakan . Berapapun yang diajukan ke dosen sebaiknya sudah teman teman pilih berdasarkan yang paling mudah . Agar setelah judul disetujui teman teman tidak kesulitan dalam melanjutkan menyusun skripsi .

Tidak cukup dengan membaca judul lalu menyimpulkan mudah. Perlu dipelajari materi skripsinya lalu bisa menyimpulkan judul tersebut mudah , maka dari itu dibutuhkan referensi skripsi lengkap yang ada judul dan materi skripsi lengkap . Teman teman bisa mendapatkannnya di SkripsiBagus.Com . Memilih judul dari website ini lebih aman karena referensi skripsinya lengkap bisa mempelajari materi skripsinya dulu .

Judul Skripsi Hukum Pidana Paling Mudah Dikerjakan

Pengaturan Tindak Pidana Yang Menghambat Proses Peradilan (Contempt Of Court) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. 

Tindakan Penyitaan Barang Bukti Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dikepolisian Resort (Polres) Sukoharjo.

Peran Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Polres Boyolali).

Perlindungan Hukum Hak-Hak Korban Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana (Studi Kasus Di Kabupaten Sukoharjo).

Peran Dan Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Pada Tingkat Penyidikan.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian (Study Kasus di Wilayah Hukum Boyolali).

Akibat Hukum Penolakan Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan (Bap) Perkara Oleh Tersangka Dalam Proses Peradilan Pidana.

Tindak Pidana Pencurian Kayu Hasil Hutan Negara Wilayah Perum Perhutani Dan Upaya Penanggulangannya ( Studi Kasus di Wilayah Hukum Rembang ).

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Di Pengadilan Negeri Sukoharjo).

Pelaksanaan Pengelolaan Barang Bukti Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana ( Studi Kasus di Polresta Surakarta ).

Kriminalisasi Terhadap Hakim (Tinjauan Yuridis UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka Atau Terdakwa Dalam Perkara Pidana.

Sistem Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Indonesia.

Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan oleh Pelajar Dan Upaya Penanggulangannya ( Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Klaten).

Peran Reserse Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Di Polresta Surakarta, Polres Sragen Dan Polres Sukoharjo).

Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen).

Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidanaberdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 (Studi Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonogiri).

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur.

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur.

Penerapan Teknologi Alat Perekam Video Sebagai Alat Bukti Dalam Pengungkapan Tindak Pidana (Analisis Yuridis Normatif Putusan Nomor: 71/Pid.B/2012/PN.MGL dan Putusan Nomor 452/PID.B/2011/PN.Sbg).

Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Di Polres Brebes.

Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Polres Boyolali.

Sinkronisasi Regulasi Penyidikan Dan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Korupsi.

Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana.

Studi Tentang Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Surakarta.

Tindak Pidana Perdagangan Anak Dalam Kaitannya Perlindungan Hukum Terhadap Anak.

ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 04/PID.PRA/2010.PN.PDG DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KETERANGAN KEMATIAN ATAS NAMA BARTI. 

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kelas I A Padang). 

LEGALITAS PEMBERIAN REMISI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI.  Unand.

KEKUATAN SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA DI TINGKAT PENYIDIKAN. 

PENERAPAN HAK-HAK NARAPIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PADANG. 

PENERAPAN SANKSI PIDANA PASAL 82 UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK. 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TURUT SERTA TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI. 

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA. 

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME. 

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME. 

IMPLEMENTASI FUNGSI PENCEGAHAN KPK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. 

PELAKSANAAN FUNGSI ANALISIS OLEH PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN ( PPATK ) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. 

PENEGAKAN HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN OLEH PPNS KEIMIGRASIAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL ( Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I Padang ). 

PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KLAS IIB TANJUNG PATI. 

PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIK DIREKTORAT RESERSE NARKOBA DALAM PROSES PEMERIKSAAN TERSANGKA DI TINGKAT PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA (Studi Kepolisian Daerah Sumatera Barat). 

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERTAMBANGAN TANPA IZIN (STUDI KASUS DHARMASRAYA, SUNGAILIAT DAN TANJUNG PANDAN). 

PENERAPAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT YANG KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN MATINYA ORANG. 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMUDI KENDARAAN RODA EMPAT YANG KARENA UGAL-UGALAN DI JALAN RAYA MENGAKIBATKAN KEMATIAN ORANG LAIN (Studi Kasus Pengadilan Kelas I A Padang). 

KAJIAN YURIDIS RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM MATERIIL PERADILAN AGAMA BIDANG PERKAWINAN MENGENAI SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN. 

PELAKSANAAN PENGELOLAAN BENDA SITAAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI RUPBASAN KELAS II RENGAT. 

PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS PADA PENGADILAN NEGERI PADANG). 

IMPLEMENTASI FUNGSI PENCEGAHAN KPK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. 

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PADANG. 

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PADANG. 

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN (PASAL 170 KUHP) (Studi Kasus di Polres Solok Dengan Nomor Perkara BP/10/V/2011/RESKRIM). 

STUDI TENTANG PERAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM MEMBANTU PROSES PERADILAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA. 

STUDI TENTANG PERAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM MEMBANTU PROSES PERADILAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA. 

PERANAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN GUNA MENCEGAH PENGULANGAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Biaro Bukittinggi). 

PERANAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN GUNA MENCEGAH PENGULANGAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Biaro Bukittinggi). 

PERBANDINGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DAN PSIKIS TERHADAP ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN HUKUM PIDANA ISLAM. 

PERBANDINGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DAN PSIKIS TERHADAP ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN HUKUM PIDANA ISLAM. 

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PASAL 372 KUHP (Studi Kasus Perkara Nomor 192/PID.B/2011/PN/PDG). 

PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PARIAMAN. 

PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PARIAMAN. 

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG MELALUI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 02 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. 

TINJAUAN YURIDIS SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. 

KAJIAN PERBANDINGAN HUKUM PIDANA TENTANG SISTEM PENUNTUTAN PERKARA PIDANA MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DAN SISTEM PERADILAN PIDANA JEPANG. 

KAJIAN PERBANDINGAN HUKUM PIDANA TENTANG SISTEM PENUNTUTAN PERKARA PIDANA MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DAN SISTEM PERADILAN PIDANA JEPANG. 

PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA (BNNK)DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KOTA PADANG. 

PEMBUKTIAN DALAMTINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. 

PEMBERHENTIAN SEMENTARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG SEDANG MENJALANI PROSES PERSIDANGAN TINDAK PIDANA (STUDI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT). 

PERLINDUNGAN HUKUM OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM PEMERIKSAAN SAKSI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN NOMOR PERKARA : 75/PID.B/2012/PN-BT. 

PELAKSANAAN PRINSIP MENGENAL NASABAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM UNDANG -UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM UNDANG -UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. 

PERTIMBANGAN HAKIM MENERAPKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENELANTARAN RUMAH TANGGA DALAM PERKARA NOMOR:10/PID.B/2011/PN.PDG (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG). 

PENEGAKAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL OLEH PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DAGANG DI POLRESTA PADANG. 

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang). 

PERANAN KETERANGAN SAKSI A CHARGE SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA PADA PENGADILAN MILITER (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 85-K/PM I-03/AD/VII/2013). 

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK TERHADAP ISTRI DI LINGKUNGAN RUMAH TANGGA ( Studi Di Unit PPA Polres Kepulauan Mentawai ). 

PROSES PELAKSANAAN PENANGKAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN ( Studi Kasus Polres Kota Pariaman). 

TINDAK PIDANA KORUPSI BERUPA PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM JABATAN OLEH TIM PEMERIKSA PEKERJAAN PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN SIJUNJUNG (Putusan No. 18/PID.B/TPK/2013/PN/PDG). 

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN. 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU UNJUK RASA YANG (Studi Kasus Pembakaran Kantor Satuan Lalu Lintas Polresta Sawah Lunto). 

Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus di Polresta Padang). 

PELAKSANAAN PEMBINAAN INTELEKTUAL ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KLAS IIB TANJUNG PATI. 

PELAKSANAAN PEMBINAAN INTELEKTUAL ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KLAS IIB TANJUNG PATI. 

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN ( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas I B Pariaman ). 

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN ( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas I B Pariaman ). 

PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI. 

PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM MENEMUKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAAN (Studi Kasus di Polres Padang Panjang). 

PERTIMBANGAN HAKIM MENOLAK TUNTUTAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM PUTUSAN PERKARA SUAP SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat). 

PERTIMBANGAN HAKIM MENOLAK TUNTUTAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM PUTUSAN PERKARA SUAP SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat). 

PERTIMBANGAN HAKIM MENOLAK TUNTUTAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM PUTUSAN PERKARA SUAP SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat). 

PELELANGAN KAYU SITAAN HASIL TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR (ILLEGAL LOGGING) DITINJAU DARI PASAL 45 KUHAP. 

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PROSES PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK DI POLRESTA PADANG

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA ( Studi Kasus Putusan Nomor : 57/ PID/ 2006/ PT. PDG ). 

MODEL SINKRONISASI DA\N KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MEWUJUDKAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU (INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM).  

PENYUSUNAN MODEL SINKRONISASI DAN KOORDINASI PELAKSANAAN KEWENANGAN PENEGAK HUKUM DALAM MEWUJUDKAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU (INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM).  

IMPLEMENTASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH BNNP JAWA TIMUR.  .

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MENGANIAYA SESAMA ANGGOTA TNI (Studi Kasus Putusan nomor: PUT/215-K/PM.III-12/AL/XI/2009). 

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Kasus Putusan Nomor : 03-K/PMT III/AD/III/2011). 

PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DI PENGADILAN NEGERI REMBANG.  .

FUNGSI SIDIK JARI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI KEPOLISIAN RESORT SIDOARJO. 

TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN SENIOR FINANCE EXECUTIVE DI PT RHODIA DI GRESIK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 163/Pid.B/2010/PN.Gs). 

TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN KHUSUSNYA BATU MANGAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surabaya Putusan No 285/Pid.B/2012/PN. Sby). 

PENERAPAN PIDANA DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR TANPA IZIN DI PENGADILAN NEGERI SUMENEP. 

PENERAPAN PIDANA DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR TANPA IZIN DI PENGADILAN NEGERI SUMENEP. 

PERTANGGUNGJAWABAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TIPU MUSLIHAT PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Kasus No 553/pid.B /2011/PN.sby di Pengadilan Negeri Surabaya). 

TANGGUNGJAWAB PIDANA PERAMPOKAN YANG DISERTAI PENGANIAYAAN MENURUT KUHP ( Studi Kasus Di PN. Lamongan No. PID : 372/Pid B/2009/PN Lmg ). 

ANALISIS YURIDIS TERHADAP BENTUK PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo). 

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Pengadilan Militer III-12 Surabaya) Nomor : No.19-K/PM.III-12/AL/I/2012. 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU YANG TURUT SERTA DALAM PEMALSUAN AKTA KELAHIRAN ( Studi Kasus Putusan Nomor : 288/Pid.B/2011/PN.SPG ).  Faculty of Industrial Teknology.

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR PELAKU PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK KANDUNGNYA (STUDI KASUS PUTUSAN PN No. 3175/Pid.B/2010/PN. SBY). 

KEKUATAN HUKUM PENGGUNAAN REKAMAN VIDEO SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME. 

EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA BAGI WAJIB PAJAK YANG MELANGGAR KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN. 

Efektivitas Sanksi Pidana Bagi Wajib Pajak Yang Melanggar Ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. 

TINJAUAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG–UNDANG No.2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN. 

TINJAUAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG – UNDANG NO.2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN. 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG RUPIAH PALSU. 

PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI PERSIDANGAN. 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KASUS LAKA LANTAS YANG MENIMBULKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DI POLRES SIDOARJO. 

IMPLEMENTASI PUTUSAN PIDANA MINIMAL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TIPIKOR SURABAYA . 

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API MENURUT UNDANG-UNDANG DARURAT NO 12 TAHUN 1951 DI WILAYAH POLRES GRESIK. 

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API MENURUT UNDANG- UNDANG DARURAT NO 12 TAHUN 1951 DI WILAYAH POLRES GRESIK. 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Putusan Nomor 3046/Pid.B/2010/PN.Sby.). 

FUNGSI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BEA DAN CUKAI DALAM PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU. 

TINDAK PIDANA CYBER CRIME DALAM PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDA TANGAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2045/pid.B/2010/PN.Sby). 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PELAKU WHISTLEBLOWER PADA TINDAK PIDANA KORUPSI. 

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG BERKAITAN DENGAN CAROK DI KABUPATEN PAMEKASAN. 

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan Dan Atau Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Pada Suporter Sepak Bola (Studi Kasus Putusan No.174/PID.B/2011/PN.Lamongan). 

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG MENGHILANGKAN SENJATA API (Studi Kasus Pengadilan Militer III-12 Surabaya) Nomor : 01-K/PM.III-12/AL/I/2010. 

PENERAPAN PIDANA MATI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surabaya No. Putusan 80/Pid.B/1988). 

PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor: 05- K/PMT.III/BDG/AD/I/2011). 

PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN MILITER TINGGI NOMOR: 05- K/PMT.III/BDG/AD/I/2011). 

PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR (MOBIL) DARI HASIL PENCURIAN DITINJAU DARI PASAL 480 AYAT 1 DAN 2 KUHP. 

PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR ( MOBIL ) DITINJAU DARI PASAL 480 AYAT 1 DAN 2 KUHP. 

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR PELAKU PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK KANDUNGNYA (Studi kasus putusan pengadilan negeri No. 3175/Pid.B/2010/PN. SBY).
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH (Studi Kasus Putusan Nomor. 3176/Pid.B/2010/PN.Sby). 

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG BERKAITAN DENGAN CAROK DI KABUPATEN PAMEKASAN. 

PENERAPAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PEYELIDIKAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus Tersangka yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Sidoarjo). 

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA. 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PENCURIAN PULSA TELEPON KABEL DITINJAU DARI SEGI HUKUM PIDANA. 

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DAN PEMBERATAN DI WILAYAH SURABAYA Putusan No.1836 / Pid. B / 2010 / PN. SBY. 

TINJAUAN YURIDIS DISPARITAS DALAM PENJATUHAN PIDANA PADA PERKARA KORUPSI MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG KORUPSI. 

TINDAK PIDANA PEMALSUAN KETERANGAN DOMISILI DALAM AKTA CERAI. 

PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo). 

KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI BAWAH UMUR. 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG YANG MENGGADAIKAN MOBIL DALAM STATUS SEWA ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 806/Pid/B/2010/PN.Sda.). 

PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA. 

PROBLEMATIKA ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK ATAS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (Suatu Kajian Empiris Di Pengadilan Negeri Surabaya). 

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KASUS KELALAIAN PENGEMUDI YANG MENIMBULKAN KECELAKAAN DI JALAN RAYA TINJAUAN YURIDIS UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. 

UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI SURABAYA. 

PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI UPAYA MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN Studi Kasus Putusan PN Surabaya No:3054/Pid.B/2010/PN.SBY. 

PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MILIS DITINJAU DARI SEGI HUKUM PIDANA STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG Nomor : 1269/PID.B/2009/PN.TNG. 

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PERJUDIAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 303 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Studi Kasus Perkara No.323/Pid.B/2010/PN.Sby.). 

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PERJUDIAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 303 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Studi Kasus Perkara No.323/Pid.B/2010/PN.Sby.). 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERDAKWA YANG TIDAK MENDAPATKAN PENDAMPINGAN PENASIHAT HUKUM DI DALAM PERSIDANGAN PIDANA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 619/Pid.B/2010/PN.Sda.). 

PERANAN KETERANGAN SAKSI A CHARGE SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI DALAM PERADILAN PIDANA. 


Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seorang Guru SD yang Melakukan Pelecehan Seksual Anak di Sekolah Menurut Undang-Undang No, 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pertnggungjawaban Pidana Terhadap CS yang Mengakui Diri Sebagai Rasul Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Penyalahgunaan/ Atau Penodaan Agama.

Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Penegakan Hukumnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dan Surabaya. Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Reimplementasi Hukum Pidana Korupsi Dalam Aspek Kepemilikan Hak Atas Tanah

Putusan Bebas Terhadap UDdalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Memaknai Unsur Merugikan Keuangan Negara pada Tindak Pidana Korupsi Sebagai Alasan Pemberatan dalam RUU KUHP

Pertanggungjawaban Pidana EB sebagai Perantara Dalam Jual Beli Sabu-Sabu Berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Yayasan Penyalur Pembantu Rumah Tangga di Bawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Putusan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Anak Berusia 11 tahun Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Pertanggungjawaban Pidana Sekolah JH Atas Tindakan Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menyoal Pemberatan Pidana Sepertiga dan Dua Pertiga Pada UU ITE dan Harmonisasinya Atas Ruu Kuhp

Menyoal Pemberatan Pidana Sepertiga dan Duapertiga pada UU ITE dan Harmonisasinya atas RUU KUHP. In: Problematika Pembaharuan Hukum Pidana Nasional

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Informasi Produk yang Tidak Jelas: Studi Kasus Konsumen Korban Penipuan Call Center ATM Palsu

Pertanggungjawaban Pidana Majikan Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Pembantu Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pertanggungjawaban Pidana Adw Dan Mbzm Terhadap Hasil Penggelapan Koperasi Su Ditinjau Dari Pasal 3 Uu.no 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pertanggungjawaban Pidana X Selaku Pimpinan Penyidik dalam Menangani Aset Pailit PT. SPI Berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.


Tindak Pidana Perkosaan Dan Perbuatan Cabul Terhadap Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Penerimaan Commitment Fee dalam Pengadaan Barang ditinjau dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Juneto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengalihan Dana Deposito Oleh S Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Analisis Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Telaah Atas Eksistensi Lembaga Pengawas dan Pengatur Menurut UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uangm UU Bank Indonesia, dan UU Otoritas Jasa Keuangan

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tidak Dengan Hormat Karena Dipidana Penjara Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Penemuan Hukum dalam Perkara Pidana Adat. Jurnal Hukum dan Pembangunan , 42 (2). pp. 272-285. ISSN 0215 9687

Pertanggungjawaban Pidana terhadap G yang Mempekerjakan dan Melakukan Kekerasan terhadap Anak ditinjau dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Atas Tindakan Terhadap Buruh Yang Tergabung Dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (sbsi) Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja Atau Serikat Buruh.

Penempatan Deposito di Bank BB yang Merupakan Hasil Perjudian ditinjau dari Undang-undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Pertanggungjawaban Pidana AK Terhadap Penjebolan Dan Pengubahan Informasi Elektronik Situs Polri Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Pertanggungjawaban Pidana PT. X sebagai Content Provider dalam Kasus Penayangan Iklan yang Menyesatkan.

Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Anjing Pit Bull yang Menyerang dan Menyebabkan Kematian Seseorang ditinjau dari Pasal 490 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pinjam Meminjam dengan Obyek Jaminan Bermasalah Sebagai Tindak Pidana Penipuan ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pinjam Meminjam dengan Obyek Jaminan Bermasalah Sebagai Tindak Pidana Penipuan ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pertanggungjawaban Pidana terhadap PT. A dalam Mempekerjakan Anak sebagai Calon TKI ditinjau dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Pencemaran Nama Baik Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Kasus PM terhadap Rumah Sakit OI).

Pemberatan Sanksi Pidana Atas Penggunaan Senjata Api Yang Mengakibatkan Kematian Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Pengibaran Bendera Bintang Kejora Di Provinsi Papua Ditinjau Dari Pasal 106 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Tindakan Terdakwa yang Tertidur Saat Mengikuti Proses Persidangan di Pengadilan di Tinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana oleh Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Analisis dikabulkannya Permohonan Banding Lyl dalam Perkara Pra Peradilan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 01/Pid.Pralan/2007/PT.Sby Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagai Pelaku dan Korban (Kasus Dibebaskannya Siswi Sekolah Menengah Atas 12 Surabaya Membunuh Bayi Yang Dilahirkan).

Pertanggungjawaban Pidana terhadap NS yang telah Melakukan Perbuatan Sodomi kepada Tiga Belas Anak Laki-laki di Muarojambi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tindak Pidana Pencabulan Anak oleh Ayah Tirinya sebagai Delik Aduan.

Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Melakukan Transaksi Seks Melalui Transaksi Elektronik ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pertanggungjawaban Pidana yang dapat dikenakan pada Seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.


Penutupan Gudang Milik Sendiri sebagai Tindak Pidana Menurut Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tindakan Lima Orang Polisi yang Melanggar Tindak Pidana Pornografi dan Melakukan Pemerasan ditinjau dari Pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 29 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Tindakan Lima Orang Polisi yang Melanggar Tindak Pidana Pornografi dan Melakukan Pemerasan ditinjau dari Pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 29 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT ATAS TINDAKAN TENAGA KESEHATAN MENURUT UU NO. 44 TAHUN 2009

Penerapan Alasan Pemaaf Dalam Tindak Pidana Penganiayaan.

Pertanggungjawaban Pidana Seorang Ibu yang Membakar Alat Kelamin Anaknya ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Penyiaran Televisi atas Tayangan Video Asusila Mirip Artis Ditinjau dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua yang Menawarkan Anak yang Masih Dalam Kandungan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pertanggungjawaban Pidana Bidan X atas Pengangkatan Anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi (Register Perkara No. 1328/Pid.B/2009/PN.Sda).

Pemenuhan Hak Korban Trafficking dalam Sistem Peradilan Pidana

Pertanggungjawaban Pidana Orang tua terhadap Penelantaran Anak Ditinjau dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Permufakatan Pembelian Bayi ditinjau dari Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pemalsuan Dokumen untuk Mempekerjakan Anak Sebagai Calon Tenaga Kerja Indonesia oleh PJTKI ditinjau dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Investasi Hasil Korupsi Dana Kas Daerah ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pertanggungjawaban Pidana Ibu S yang Memberikan Keterangan Palsu dalam Akta Kelahiran yang Menyebabkan Penggelapan Asal-usul Seseorang.

Pertanggungjawaban Pidana PT. Kaltim Prima Coal atas Penerbangan dan Penambangan di Kawasan Hutan Bengalon dan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Ditinjau dari Undang-Undang.

Tindakan Pemalsuan Akta oleh Anand Umar Adnand Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ditinjau dari Pasal 263 dan 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Batasan dan Perkembangan Penafsiran Ekstensif dalam Hukum Pidana.

Tindakan Dokter X yang Mengoperasi Mata Saliman Ditinjau dari Undang Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Tindak Pidana Penyuapan oleh Dudhie Makmun Murod dalam Memenangkan Miranda Goeltom Ditinjau dari Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang Undang ....

Tindak Pidana Perdagangan Orang dari Perspektif Etiologi Kriminal

Pertanggungjawaban Pidana PT. Hutan Unggul Persada terhadap Anak yang Bekerja di Pebrik Teh ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Guru Atas Keamanan Anak Didiknya Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.